Wartawan Kecam Kekerasan Terhadap Jurnalis

DUAKALI.COM – Koalisi Wartawan Anti-Kekerasan Sumatera Barat dan Lembaga Bantuan Hukum Pers Padang menggelar aksi solidaritas atas kekerasan yang terjadi terhadap wartawan di Soppeng, Sulawesi Selatan, dan Riau. Koalisi yang terdiri atas berbagai organisasi wartawan itu melakukan aksi di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Senin, 7 Desember 2015.

Berbagai poster kecaman mereka bentangkan selama aksi. Di antaranya, “Stop Kekerasan terhadap Jurnalis”, “Jurnalis Bekerja Dilindungi Undang-Undang”, “Tindak Tegas Polisi yang Brutal”, “Jurnalis Bukan Musuh Polisi”, “Pecat Polisi Pelaku Kekerasan terhadap Wartawan”, dan “Media Freedom is Your Freedom”.

Koordinator aksi Koalisi Wartawan Anti-Kekerasan Sumatera Barat, Putra Tanhar, mengatakan, Desember ini, tercatat ada dua kasus kekerasan terhadap jurnalis. Yaitu di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, dan Riau. “Dua kasus tersebut pelakunya berasal dari kepolisian,” ujarnya.

Di Soppeng, Sulawesi Selatan, wartawan Tribun Timur, Abdul Azis Alimuddin, dan wartawan Koran Sindo, Jumadi Nurdin, dipukuli Aipda Andi Sadik saat melakukan liputan kampanye akbar di lapangan Gasis. Oknum polisi itu juga mengancam akan membunuh Abdul Azis jika membesar-besarkan peristiwa pemukulan itu.

Sedangkan di Riau, wartawan RiauOnline.co.id, Zuhri Febrianto, dipukul dengan tongkat dan pentungan pada seluruh badan dan kepala serta diinjak-injak oleh beberapa anggota Shabara Kepolisian Resor Kota Pekanbaru saat melakukan peliputan Kongres HMI di GOR Remaja, Riau. Zuhri pun mengalami memar dan luka pada bagian kepala.

Kata Putra, dua kejadian di atas membuktikan masih ada tindakan premanisme anggota kepolisian. Mirisnya, korban adalah wartawan yang secara tegas dilindungi undang-undang ketika melakukan pekerjaan jurnalistik.

Direktur LBH Pers Padang Roni Saputra mengatakan Kapolri Badrodin Haiti harus memproses anggota kepolisian yang menjadi pelaku tindak pidana di Soppeng dan Riau melalui peradilan umum. Meskipun belum ada laporan dari korban, polisi harus segera bertindak karena tindak pidana yang terjadi bukanlah merupakan delik aduan.

“Terhadap pelaku harus dikenai sanksi administrasi dan sanksi disiplin karena telah melakukan tindakan sewenang-wenang di luar perintah undang-undang dan telah mencemarkan nama kepolisian. Sanksi berat berupa pemecatan adalah sanksi yang terbaik untuk dijatuhkan,” katanya.

Menurut dia, kepolisian harus menjerat pelaku tindak pidana menggunakan Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Pers dan Pasal 351 ayat 1 jo Pasal 170 KUHP. Sebab, telah terjadi upaya dengan sengaja menghalang-halangi pers melakukan tugas jurnalistik dan dengan sengaja melakukan tindak penganiayaan serta tindak kekerasan terhadap wartawan yang sedang melakukan pekerjaan peliputan.

Koalisi Wartawan juga menyampaikan surat kepada Kapolri Badrodin Haiti melalui Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat Komisaris Besar Nur Afiah. “Akan kami sampaikan surat ini ke Mabes Polri,” tutur Nur Afiah. “Kami juga akan menyelesaikan persoalan hukum pers sesuai dengan UU Pers.”

Jelang Pilkada, Bupati Konawe Utara Bagi Motor

DUAKALI.COM – Kamis siang, pekan pertama Desember 2015, puluhan orang berkumpul di kantor Kecamatan Mowila Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Dari pukul 09.00 Wita, sejumlah warga sudah berada di aula kantor camat. Hari itu pemerintah daerah Konawe Utara akan menyerahkan kendaraan bermotor bagi para kepala desa. Aswad selaku Bupati Konawe Utara akan menyerahkan langsung kuda besi tersebut.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Konawe Utara Alfian yang ditemui awak Tempo mengungkapkan, pemberian kendaraan bagi para kepala desa tak ada hubungannya dengan momen pemilihan kepala daerah yang berlangsung di Konawe Utara. Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, ujarnya, memang sengaja mengalokasikan anggaran Rp 1,3 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2015 untuk pengadaan 90 unit kendaraan bermotor bagi para abdi desa yang tersebar di 159 desa/kelurahan di daerah itu.

Menurut Alfian, pemberian sepeda motor tahun ini hanya diperuntukkan bagi para kepala desa yang memang tidak memiliki kendaraan operasional. “Tak ada tendensi politiknya ya, ini bentuk perhatian Bupati Aswad,” kata Alfian.

Ketua tim pemenangan pasangan yang terkenal dengan akronim “Abdiku”, Hikmat Ilham Anshari, menyampaikan awalnya Aswad yang akan menyerahkan bantuan sepeda motor dan traktor. Namun entah mengapa rencana penyerahan malah urung dia lakukan. Para kepala desa dengan wajah sumringah menerima motor dari pemerintah daerah Konut. Aswad sendiri hanya menyaksikan penyerahan itu dilakukan Kepala BPMD Konawe Utara.

Menjelang pemilihan bupati dan wakil bupati yang diikuti tiga pasang calon, dana bantuan sosial (bansos) melonjak drastis di Konawe Utara. Data yang diperoleh dari Perkumpulan untuk Demokrasi dan Pemilu (Perludem), Konawe Utara merupakan daerah dengan lonjakan dana bansos tertinggi di Indonesia setelah Bangka Selatan yang mencapai 601,5 persen dan Kabupaten Labuhan Batu Utara 432,9 persen. Peningkatannya super-super besar, hampir mencapai 2.000 persen atau 1.884 persen naik Rp 4,8 miliar dari tahun sebelumnya.

Aswad Sulaiman dan pasanganya Abuhaera menjadi calon kepala daerah inkumben yang diusung PDIP, Partai Gerindra, dan Partai Hanura. Agus Sunaryanto dari International Coruption Watch (ICW) mengungkapkan inkumben yang maju dalam pilkada memiliki potensi untuk menang.

Dari penelitian ICW, meski pilkada serentak baru pertama kali dilangsungkan, tapi pola untuk meraup suara oleh inkumben masih menggunakan cara lama. Yang umum dilakukan adalah penggunaan dana bansos atau dana hibah yang tidak terkontrol dapat disalahgunakan untuk kepentingan politiknya.

“Petahana pegang sumber daya khususnya APBD. Memang tidak secara vulgar membeli suara, namun lagi-lagi cara seperti itu untuk mendapat dukungan politik,” ujar Agus.

Pelaku Pasar Tunggu Efektivitas Paket Ekonomi

DUAKALI.COM – Bursa Efek Indonesia (BEI) mengemukakan bahwa pelaku pasar saham sedang menanti efektivitas paket kebijakan ekonomi pemerintah dalam mengatasi sentimen negatif yang datang dari eksternal. Pasar masih terus menunggu efektivitas paket kebijakan ekonomi pemerintah.

“Untuk menjaga pasar, kami terus berupaya memberikan kepercayaan dan ketenangan bagi investor untuk tetap berinvestasi dan bertransaksi di pasar modal Indonesia salah satunya melalui sosialisasi dan edukasi,” ujar Direktur BEI Sulistyo Budi dalam Seminar Economic and Capital Market Outlook di Jakarta, Senin (07/12/2015).

Ia menambahkan bahwa pelaku pasar juga berharap paket kebijakan ekonomi pemerintah mampu mengatasi hal negatif terutama yang datang dari eksternal, seperti melambatnya perekonomian China, spekulasi kenaikan suku bunga acuan bank sentral AS, serta penurunan harga komoditas dunia.

Untuk menjaga industri pasar modal domestik tetap kondusif, lanjut dia, BEI terus fokus melakukan sosialisasi dan edukasi melalui kantor perwakilan Bursa di 47 Universitas yang tersebar di Indonesia.

“Kampanye Yuk Nabung Saham sebagai salah satu sosialisasi dan edukasi ke masyarakat,” jelas dia. Dalam kesempatan sama, Direktur Grup Riset Ekonomi Bank Indonesia, Yoga Affandi mengatakan pihaknya memiliki bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas industri keuangan di Indonesia.

“Kita tahu, sejak November tahun 2015 ini pergerakan nilai tukar rupiah mulai bergerak stabil terhadap dolar AS, inflasi juga terjaga di bawah 4 persen, neraca transaksi berjalan juga cukup bagus meski impor melemah. Pada 2016 akan lebih baik,” kata dia.

Direktur dan Kepala Riset Ekuitas Citigroup Securities Ferry Wong optimistis kinerja pasar modal pada 2016 mendatang akan positif. Kinerja pasar modal yang dapat dilihat dari laju pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) di BEI pada 2016 mendatang diproyeksikan di kisaran level 5.700 poin. “Diproyeksi IHSG BEI pada 2016 berada di level 5.700 poin, sementara pada tahun 2015 ini di kisaran 4.700 poin,” kata dia.

Salah Pengetikan, Jurnalis Dipecat

DUAKALI.COM – Empat orang jurnalis Tiongkok dibebas tugaskan akibat kesalahan pengetikan dalam sebuah pemberitaan, yang malah mengabarkan bahwa Presiden Tiongkok mundur dari jabatannya.

Dikutip dari South China Morning Post, sebuah laporan pemberitaan yang dipublikasikan pada Jumat (4/12/2015) oleh China News Service terdapat kesalahan. Dalam pemberitaan terkait kunjungan Presiden Tiongkok Xi Jinping ke Afrika itu, tertulis Xi akan memberikan “pidato”-nya (dalam bahasa Mandarin “zhi ci”).

Namun, yang tertulis malah Xi akan mengumumkan “pengunduran diri”-nya (dalam bahasa Mandarin “ci zhi”). Kesalahan pengetikan itu kemudian dikatakan The Guardian dipublikasikan tanpa perbaikan oleh China News Service.

Bahkan, berita tersebut dikutip ulang oleh berbagai laman berita lain, yang tampaknya juga tidak menyadari adanya kesalahan pengetikan tersebut. Akhirnya, dua reporter dan dua editor kantor pemberitaan yang memiliki status resmi untuk pemberitaan kenegaraan itu lalu dibebas tugaskan.

Kesalahan pengetikan di media pemberitaan resmi Tiongkok dikatakan sudah beberapa kali terjadi, termasuk kesalahan pengejaan nama Presiden AS Barack Obama (“Ao Ma Ba”) dalam bahasa Mandarin.

Meski terlihat sepele, kesalahan pengetikan, dikatakan seorang mantan editor sebuah surat kabar Tiongkok, dapat menimbulkan pemahaman ambigu untuk banyak orang, termasuk pembaca dan pemberitanya. (The Guardian/South China Morning Post)

Aliansi Mahasiswa Makassar Demo Ingin Setya Novanto Mundur

DUAKALI.COM – Puluhan mahasiswa tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Makassar melakukan unjuk rasa untuk meminta Ketua DPR Setya Novanto segera mundur atau dipecat dari jabatannya. “Kami menuntut pak Setya segera mundur karena jelas telah melakukan pelanggaran kode etik sebagai anggota dewan yang terhormat,” ucap koordinator aksi Syahrul di Makassar, Senin (7/12/2015).

Dalam aksinya di depan degung DPRD Kota Makassar, mereka menegaskan agar Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memutuskan secara objektif kepada legislator dari Partai Golkar itu. “Kami berharap besar kepada MKD memeriksa pada subtansi masalah bukan pada memeriksa kontrak Freeport tapi pada etik yang mencatut nama presiden sesuai hasil rekaman percakapan,” tegas Syahrul.

Koordinator aksi, Arwan menambahkan sidang MKD harus membuka semua ke publik dan tidak boleh ada yang disembunyikan apalagi berbuat kongkalikong dalam pemeriksaan Setya Novanto. “Berapa yang terlibat harus ditangkap semua. Kami minta MKD membuka semua, jangan ada ditutup lagi. Kami rakyat Indonesia tidak lagi percaya dengan dia, dan Novanto segeralah mengaku,” paparnya.

Selain itu, pihak mahasiswa juga berharap sidang kode etik di MKD harus digiring ke penegak hukum karena jelas-jelas melakukan pelanggaran yang disaksikan secara terbuka oleh masyarakat Indonesia.

Dalam aksinya, mereka melakukan teaterikal dengan membentuk lingkaran dan satu mahasiswa menggunakan topeng muka Setya Novanto digiring lalu diikat mengunakan tali kemudian seret.

Teaterikal tersbut sebagai simbol penolakan Setya. Bahkan foto Setya Novanto dibakar mahasiswa di lokasi demonstrasi jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar. Unjuk rasa tersebut sempat memacetkan jalan tersebut, namun tidak menghambat arus lalulintas.

Usai menyampaikan aspirasinya, mahasiswa kemudian membubarkan diri. Rencananya pendemo akan melanjutkan unjuk rasa apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi dengan menurunkan massa lebih banyak.