Ketua MUI Bangkalan Tolak Panggilan KPK

Ketua MUI Bangkalan Tolak Panggilan KPK

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Syarifuddin

Suzuki Donasi Rp 4,2 M Buat Pendidikan SeJabodetabek
Terkait Etika, Ahok Bisa Dimakzulkan
Penurunan Pasaran Berdampak Tuk Suzuki di Surabaya

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Syarifuddin Damanhuri terkait kasus dugaan suap jual beli gas alam di Bangkalan.

Namun, Syarifuddin Damanhuri menolak panggilan kedua kalinya sebagai saksi Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron. Ia beralasan tidak ada kaitannya dengan perkara tersebut.

“Syarifuddin Damanhuri, saksi mengirimkan surat yang menyatakan menolak hadir karena tidak berkompeten memberikan keterangan terkait kasus yang sedang disidik,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Jumat (6/3/2015).

Selain Syarifuddin, ketiga saksi lainnya yang dijadwalkan penyidik untuk diperiksa sebagai saksi pada perkara tersebut juga tidak hadir. Mereka adalah KH Abdul Razak Hadi, Nyai Salimah Hadi dan KH Nuruddin Abdul Rahman.

“Panggilan ini merupakan panggilan kedua dan kembali keempatnya tidak memenuhi panggilan penyidik,” ujar Priharsa.

Meski begitu, menurut dia, lembaganya akan tetap melayangkan surat panggilan kepada yang bersangkutan hingga mereka menghadiri pemeriksaan penyidik.

Pada perkara ini, Fuad Amin Imron  ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap jual beli gas alam di Bangkalan, Jawa Timur setelah penyidik melakukan operasi tangkap tangan pada 1 Desember 2014.

Politikus Partai Gerindra itu dijerat dengan Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam perkembangannya, Fuad juga kemudian ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ia disangka telah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.

Sumber : Liputan6.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
Butuh bantuan? Chat Online 24 Jam