Tak Punya Dasar Hukum, KPU Kekeuh Pertahankan PKPU

Tak Punya Dasar Hukum, KPU Kekeuh Pertahankan PKPU

Jakarta: Pimpinan DPR, Komisi II DPR dan Komisi Pemilihan Umum melakukan rapat konsultasi terkait aturan partai yang dapat mengikuti Pilkada. Namun, K

KPU Akan Undang Petinggi Parpol Jelang Pilkada
Revisi UU Pilkada Dinilai Hanya Menambah Persoalan
DPR Bakal Revisi UU Pilkada Demi Golkar dan PPP

Jakarta: Pimpinan DPR, Komisi II DPR dan Komisi Pemilihan Umum melakukan rapat konsultasi terkait aturan partai yang dapat mengikuti Pilkada. Namun, KPU dan DPR masih belum bisa menemukan kata sepakat.

Dasar rujukan kepengurusan partai yang diakui oleh KPU masih menjadi perdebatan. KPU bersikukuh untuk menggunakan putusan yang inkracht untuk menjadi dasar.

Menurut Komisioner KPU Ida Budhiati, opsi tentang hasil pengadilan terakhir tak bisa diakomodasi, seperti poin ketiga usulan DPR RI. KPU beralasan, Undang-Undang hanya memungkinkan putusan final dan mengikat.

“Dalam pandangan kami untuk poin ketiga ini sulit untuk bisa diterima. Sebagai sebuah norma dalam PKPU karena yang kami pahami dalam uu disebutkan bahwasanya putusan yang berkuatan hukum tetap yang bisa dilaksanakan,” jelas Ida, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/5/2015).

Walau demikian, tak serta merta usulan tersebut ditolak secara mentah. KPU mengatakan, hal tersebut bisa dibuat diakomodir dengan beberapa cara.

“Ada beberapa alternatif. Menggunakan lembaga yudikatif dengan segera mengeluarkan putusan inkracht. Menggunakan sarana forum musyawarah untuk berdamai. Kemudian menggunakan usaha legislatif review dengan melakukan perubahan UU,” kata Ida.

Cara lain adalah dengan meminta fatwa Mahkamah Agung untuk memberi saran terkait aturan ini. Langkah lain yang bisa dilakukan meminta MA memprioritaskan penanganan perkara sengketa Parpol.

MEL

Sumber : metrotvnews.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS:
Butuh bantuan? Chat Online 24 Jam